h1

Banyak Penyimpangan dalam Sertifikasi Guru

Februari 11, 2008

SEMARANG – Secara umum pelaksanaan sertifikasi guru (SG) telah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa penyimpangan dan kendala di antaranya pemalsuan dokumen, pemotongan honor asesor, dan upaya penyuapan. Selain itu, sebagian besar asesor menilai banyak kejanggalan dalam dokumen yang ditemukan.Hal tersebut diungkapkan Direktur Pembinaan Diklat Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPK) Depdiknas Sumarna Surapranata sebelum membuka Rakor Terpadu Peningkatan Mutu Pendidikan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Srondol kemarin. Menurutnya, sudah terjadi penyimpangan sejak sosialisasi, program SG yang dilakukan di sembilan provinsi termasuk Jateng itu. “Sosialisasi di beberapa provinsi dikomersialkan oleh oknum asesor dan dinas dengan harga Rp 20 ribu sampai Rp 250 ribu per acara per orang,” katanya pada acara yang juga diisi penyerahan sertifikat ISO 9001 : 2000 kepada LPMP Jateng tersebut.Saat pelaksanaan SG, juga terjadi penyimpangan seperti pemalsuan dokumen, pemotongan honor asesor, dan upaya penyuapan. Sumarna menambahkan asesor juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam pemeriksaan dokumen. “Sebanyak 87 persen asesor mengaku menemukan kejanggalan, 13 persen lainnya tidak,” terang Sumarna. Kejanggalan yang ditemukan adalah pemalsuan nama (31 persen), pemalsuan tanggal (22 persen), pemalsuan tanda tangan (13 persen), dan lainnya (34 persen). Tindakan ketika asesor menemukan kejanggalan yaitu memberi catatan (44 persen), menganulir dokumen portofolio (25 persen), melaporkan ke panitia (23 persen), dan tindakan lain (8 persen).Sebagian komponen penilaian juga sulit dipenuhi guru di daerah. Komponen tersebut di antaranya karya pengembangan profesi (48 persen), penghargaan yang relevan di bidang pendidikan (31 persen), dan keikutsertaan dalam forum ilmiah (20 persen).Demi mencagah hal tersebut, dia memberikan sejumlah rekomendasi. Diantaranya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi SG secara berkelanjutan dengan melibatkan komponen masyarakat yang relevan, melarang segala bentuk komersialisasi sosialisasi SG, membuat sistem kendali mutu secara keseluruhan, dan memberi sanksi hukum pada pihak yang melanggar.Sementara Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jateng Makali menjelaskan tujuan Rakor terpadu yang diikuti peserta dari seluruh Jateng tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana peningkatan mutu pendidikan di Jateng dan di Kabupaten/Kota di dalamnya. “Kita berharap mendapat solusi untuk meminimalisir disparitas perbedaan mutu pendidikan di Kabupaten/Kota,” lanjutnya.Guna menekan disparitas tersebut, peningkatan mutu pendidikan tak bisa hanya dilakukan oleh LPMP, tapi juga menggandeng pihak lain seperti Komisi di DPRD Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.(ric). Sumber: Jawa Pos 12/2/2008

10 komentar

  1. Selamat pagi! adakah info untuk pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2008 terima kasih


  2. Penyimpangan sertivikasi??? Jelas ada dan banyak!!! Dunia emang tidak bisa adil 100%. Yang berlaku hukum rimba, siapa kuat maka dia lah yang menang! Oleh karena itu kita emang butuh pengadilan yang fair, yaitu PA (Pengadilan Akherat, bukan Pengadilan Agama). Disana pasti adil, tidak ada kolusi dan nepotisme! Tul ga?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    jangan hancurkn negeri ini dengan tingkah polah kita!


  3. tentang data yang menyimpang,saya pikir itu adalah usaha yang mereka lakukan. kalau palsu saya rasa tidak.saya menemukan pula banyak tanda tangan yang difoto copi saja. itu berarti tidak palsu menurut saya mempercepat kerja. ya….. kalau ingin jadi manusia baik apa salahnya kalau hal-hal yang sederhana itu tidak usah dijadikan masalah. itu semua tergantung hati nurani kita kalau ingin menilai seseorang. yang terhormat asesor…. bukalah jendela hati dan pandanglah kami semua, kalau ingin dunia pendidikan maju bukan karena penilaian itu tetapi bagaimana kita besa bergayung bersama membangun bangsa.


  4. Semua guru yang menerima sertifikat di unes semarang dipungut biaya 175.000 katanya untuk dinas pdk smg.Korupsi berbentuk lain dgn macam2 cara,semarang gudang korupsi


  5. Penyimpangan jelas ada dan terjadi, bahkan dari awal SG di kota mendoan juga terjadi,motive-nya ya uang. karena Uang maka meyangkut Hukum Pasar. Banyak permintaan banyak penawaran, dan banyak setan. Penala Kontrolnya adalah nilai moral, Akhlaqul karimah dari masing2 pihak. sedangkan Pengawasnya adalah Aturan hukum aturan main yeng jelas dan tegas, yang di tegakkan, oleh seluruh masyarakat. Masyarakat harus ‘TEGEL’ memberikan sanksi social kutukan dsb kepada setiap pelanggar. Hukum tegas memberi sanksi dan aparat proaktif menanggapi laporan masyarakta yang terjadi.


  6. Sertifikasi hanya buang-buang uang rakyat saja. dilapangan dampaknya sama antara yang sudah disertifikasi dan yang belum di sertifikasi.


  7. Budaya jelek memang tidak pernah ada gurunya, kecuali syaithon pak. Semoga kita tidak termasuk ke dalamnya.


  8. Sertifikasi Guru yang merupakan inisiatif atasan di Diknas kelihatannya bukan merupakan inisiatif solusi yang cerdas/tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan di negara kita.
    Ketidaktampak berhasilannya kerja lembaga kependidikan di Negara kita dalam menyelesaikan masalah seperti SDM rendah, lamban kemajuan bangsa dalam mengejar ketinggalan kemajuan dunia, Imtag ipteg rendah yang berdampak pada ekonomi, sosial budaya, hankam.
    Maraknya kejahatan sosial ekonomi politik yang seolah menjadi tolok ukur bagi penilaian baik buruknya sebuah negara menjadikan Negara kita terkurup nomor empat di dunia. termiskin dalam kesejajaran negara tersubur, negara yang penuh gejolak politik yang miskin keadilan dalam masalah kesejajaran keselarasan dan pemerataan.
    Hampir semua permasalahan ditudingkan kepada Depdiknas.
    Untuk itulah anggaran pendidikan dialokasikan dana 20% dari total seluruh anggaran negara.
    Waooo hebaaat Alhamdulila sebuah perhatian yang luar biasa bijak yang lumayan tepat.
    Itulah sebabnya sebenarnya harus menjadikan kita semua para personal di Depdiknas merasa prihatin harus bertindak dengan platform yang benar jelas setrategi, taktik, tepat memilih materi, media, sarana prasarana dan terinci mengenai aspek evaluasi keberhasilan pemanfaatan 20% anggaran pendidikan tersebut.
    Jangan malah jadi rayahan tambel butuh tambah gaji yang sudah diberikan lumayan pada kita.
    Terkait sertifikasi guru/pejabat yang kita lihat di lapangan ( ma’af mudah-mudahan salah input pengamatan saya ) tampak banyak muncul sisi negativenya.

    Pertama : Guru / Pejabat hasil sertifiksi bisa dilihat:
    Kinerja harian tidak tampak pada klin.
    Siswa pandai cerdas terampil beriman bertaqwa mandiri tidak dihasilkan oleh hanya satu orang guru / pejabat / KS / PS yang disertifikasi bergaji 2x lipat, tapi merupakan hasi kinerja kerjasama korp guru, para orang tua, tokoh masyarakat phisik psyikis sosial lingkungan.
    Kedua : Guru / Pejabat hasil sertifikasi sering berulah.
    Jika kurang pembinaan malah membuat situasi kurang nyaman, frustasi guru /pegawai bermunculan.

    Ketiga : Guru /Pejabat yang diiming-imingi sertifikasi bergaji 2xlipat cenderung berubah indifidualistis egois dan kurang manusiawi. Adhigang adhigung adhiguna, gemar cari muka, meninggalkan kewajiban pokok mengejar extra.
    Kita sering melihat, pemersiapan lomba prestasi mengambil jam-jam efektif, malah menterlantarkan sebagian besar siswa bukan peserta lomba selama berhari-hari atau lebi dari satu minggu.
    Guru gemar aktif kesana kemari sibuk dengan seminar, simponsium, sibuk menulis administrasi persiapan administrsi pembelajaran sedang diwaktu tatap muka interaksi positif paedagogos menjadi nomor dua.
    Yang demikian itu malah jelas-jelas merugikan bangsa dan negara.

    Keempat : Persyaratan assesoris sertifikasi banyak dibuat dengan biro jasa oleh orang-orang yang hanya memperhatikan untung yang berorientasi hanya keuntungan pribadi bersifat egosentris egoistis.

    Kelima : Bagi Guru yang ikhlas bekerja dengan tekun, teliti, aktif sesuai situasi kondisi seimbang yang tidak kalah banyak menelorkan prestasi namun kurang terperhatikan, menanggapi pelaksanaan program sertifikasi guru terasa sangat menyakitkan.

    Demikian tanggapan ini mudah-mudahan dapat diambil langkah-langkah yang menguntung ita bersama.
    Anggaran pendidikan 20% benar-benar bermanfaat effektif bagi Nusa Bangsa dan Negara.


  9. […] Banyak Penyimpangan dalam Sertifikasi Guru […]


  10. Sertifikasi menciptakan lapangan baru bagi pungutan atas nama jasa dan banyak guru yang tidak mengajar dengan alasan sakit. Guru tidak mengajar berbulan-bulan namun dapt tunjangan.



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: