h1

Guru dalam Lingkar Entropi

November 18, 2007

Guru dalam Lingkar Entropi
Oleh S Hartono
(Suara Merdeka 19 Nov 2007)
DALAM tulisannya, Wahyudin Munawir (anggota DPR RI Fraksi PKS) mengupas APBN dan anggaran pendidikan. Yang menarik dari tulisan itu adalah bagaimana APBN dan anggaran pendidikan digambar dalam sebuah fenomena fisika entropi (keseimbangan termodinamis) atau derajat kecenderungan.
Untuk melihat bagaimana entropi itu bekerja, kita bisa membayangkan pola kerja embusan badai padang pasir. Suatu ketika, embusan badai mengakibatkan istana gugus pasir di gurun hancur berantakan, dan bahkan hilang; dan pada ketika lain pusaran angin itu justru memunculkan istana indah.
Ketika istana hancur, kejadian itu dikatakan entropi negatif. Sebaliknya, dikatakan bahwa gurun mengalami entropi positif kalau istana pasir justru terbentuk. Munawir memandang bahwa APBN dan anggaran pendidikan dari rezim Soeharto hingga sekarang menunjukkan kecenderungan negatif (Tempo, 31 Agustus 2007). Kecenderungan tersebut ditunjukkan dengan kondisinya yang konservatif. Ia menjelaskan bahwa APBN dan anggaran pendidikan tidak pernah propendidikan dan prorakyat.
Analog tersebut sungguh menarik, dan untuk itu saya menggunakannya sebagai pijakan untuk melakukan hal yang sama pada kondisi guru dan kondisi pendidikan lebih lanjut. Banyak kejadian pendidikan yang mengarah kepada anomali bisa disebut sebagai gejala entropi. Tiga di antaranya adalah pengingkaran logika, ketidakpatuhan pada hukum, dan pencederaan moral.
Pengingkaran Logika
Tahta kehormatan guru terletak pada kepatuhannya kepada ilmu dan kebenaran. Bisa dipastikan ketika seorang guru taat, ia akan selalu menyandang kehormatan. Sebaliknya, guru akan mendapatkan kenistaan apabila mengingkari ilmu dan kebenaran, karena guru sejatinya adalah ilmu itu sendiri.
Pada saat ini, banyak contoh kejadian yang mengarah kepada pengingkaran logika. Kejadian penyelenggaraan ujian nasional (UN) adalah contohnya. Guru maklum, bahwa UN sarat dengan kritikan, dan salah satunya dalam penggunaan parameter kelulusan.
Pada UN 2006 disebutkan bahwa seorang siswa dikatakan lulus bila mendapatkan nilai di atas 4,25 untuk setiap mata pelajaran. Itu artinya, seorang anak bisa lulus bila mendapatkan nilai bahasa Indonesia 4,26, bahasa Inggris 4,26, dan matematika 4,26.
Selintas tak ada yang aneh, namun menjadi persoalan ketika diuji dengan kriteria kedua, yaitu keharusan nilai rata-rata di atas 4,50. Antara kriteria pertama dan kedua mengisyaratkan logika putus, dan oleh karenanya ketika produk mereka diuji maka irisan yang tepat keduanya tidak pernah didapatkan.
Hal yang sama terjadi pada UN 2007. Pasal kelulusan kembali membuat masalah. Kriteria (pertama) berbunyi bahwa nilai minimal memenuhi persyaratan kelulusan adalah di atas 4,50, sementara itu kriteria kedua membolehkan nilai terendah (lulus) 4,00.
Meskipun kriteria kedua diikuti klausul nilai rata-rata di atas 6,00, namun tidak menolong tabrakan leksikal antara nilai minimal dan nilai terendah. Persoalan yang muncul kemudian adalah apa perbedaan antara kata terendah dan minimal? Guru akan mendapatkan kenistaan apabila mengingkari ilmu dan kebenaran, karena guru sejatinya adalah ilmu itu sendiri.
Dilihat dari bagaimana angin gurun menghancurkan istana pasir, maka pengingkaran logika dalam UN pantas dicurigai sebagai entropi yang sama. Kepatuhan guru pada mekanisme sistem UN adalah andil fatal pada entropi negatif itu.
Ketidakpatuhan pada Hukum
Sebagaimana Munawir, saya menggunakan anggaran pendidikan 20% untuk menggambarkan ketidakpatuhan kita pada hukum. Merujuk pada konstitusi (UUD 45), telah jelas bahwa pemerintah harus mengalokasikan 20% APBN dan APBD pada sektor pendidikan.
Fakta yang terjadi sangat ironis. Di tengah kesadaran akan pentingya pendidikan dan pembangunan karakter bangsa, anggaran kita tidak pernah patuh kepada konstitusi. Yang menyedihkan adalah ketidakpatuhan tersebut juga dikritik dan disesalkan oleh pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab atas kegagalan memiliki anggaran pendidikan 20%.
Dalam kasus UN, guru tidak melakukan advokasi (pembelaan) cukup, dan itu berarti bahwa ia ikut andil dalam pusarannya. Dalil bahwa pembahasan anggaran bukan menjadi tugas guru, tidak kuat untuk menutup sikap masa bodoh pada pendidikan. Pengingkaran atas anggaran (dan guru terlibat), berarti mendiamkan gedung sekolah roboh, menjadikan pendidikan murah sebatas slogan, dan menggantung supremasi ilmu sebatas lamunan. Semuanya itu entropi negatif.
Pencederaan Moral
Mengakhiri gambaran sebuah entropi, saya mengambil contoh pada implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD). Anatomi UU tersebut terang benderang: meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru. Persoalan muncul ketika sertifikasi yang dianggap sebagai pintu masuk dari perbaikan (kesejahteraan guru) tersebut bersifat kondisional. Artinya, kesejahteraan (guru) akan ditingkatkan ketika berhasil lulus dalam sertifikasi.
Karena menerima persyaratan demikian, moralitas guru benar-benar diuji. Pemberlakuan kuota dan prioritas karena alasan apa pun akan mengesampingkan keadilan.
Ikutan dari pengingkaran rasa keadilan tersebut, dipastikan bahwa sekat antarguru akan menganga lebar. Cepat atau lambat keharmonisan yang susah payah dibangun akan hancur, karena entropi yang sangat negatif.
Pengakuan terhadap senioritas, berarti membuat kasta-kasta yang potensial memecah belah. Banyak pihak telah mengalami ketakutan model sertifikasi kondisional demikian.
Dikhawatirkan, ketidakharmonisan akan membuat guru sendiri putus asa dan akan mencadangkan stok pengabdian kondisional yang sama. Artinya, guru juga merasa sah untuk bekerja (keras) baru setelah gajinya dinaikkan. Kita tidak bisa membayangkan kalau kekhawatiran itu terbukti benar.
Guru layak untuk merenungkan ketiga entropi tersebut. Kristalisasi dari perenungan tersebut pasti akan bermuara kepada jawaban mengapa guru dan pendidikan tidak pernah beranjak dari keterpurukan. Hal penting dari kontemplasi yang dilakukannya adalah keberanian guru mengubah arah kecenderungan pusaran kebijakan, dari negatif ke positif. Akankah guru memiliki cukup nyali?(68)
– S Hartono, ketua Andina (Advokasi Pendidikan Nasional) Indonesia

3 komentar

  1. Hi!fkof! http://qsitnnxp.com cfhbp pmari http://gbbqkuft.com ivjvm zwniy


  2. Hi webmaster!


  3. Interesting facts.I have bookmarked this site. stephanazs



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: